Di Depan Prabowo, Puan Maharani Sebut DPR Bakal Tegur Keras Menteri 'Tak Becus Kerja'
Puan Maharani, menegaskan bahwa mereka akan memberikan teguran kepada menteri atau pimpinan lembaga yang dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik
Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan teguran kepada menteri atau pemimpin lembaga yang dianggap tidak berprestasi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk dalam konteks ketidakcocokan kinerja mereka dengan kebijakan atau visi misi yang telah ditetapkan oleh presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025--2026, yang juga menandai awal tahun kedua masa bakti DPR periode 2024--2029. Pada sidang ini, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya turut hadir.
"Oleh karena itu, jika ada pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sesuai harapan dalam menjalankan visi dan kebijakan yang telah ditetapkan, kami dengan hormat meminta izin untuk memberikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, dan konstitusional," ujar Puan.
Dia menambahkan bahwa teguran tersebut harus dilakukan tanpa menimbulkan kegaduhan dan harus dilandasi dengan rasa saling menghormati dalam setiap rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI.
"Dengan demikian, visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita dapat terwujud dengan baik, demi kesejahteraan dan keadilan sosial," tuturnya.
Bukan Hanya Sekadar Kebiasaan
Puan menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR bukanlah sekadar kegiatan rutin. Dia menjelaskan bahwa pengawasan tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan.
"Hal itu menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta pertanggungjawaban kami, DPR RI, kepada rakyat," ujarnya.
Menurut Puan, fungsi pengawasan DPR RI tidak hanya sekadar formalitas, melainkan juga merupakan komitmen yang diatur dalam konstitusi. Ia menambahkan, "Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri," yang menunjukkan pentingnya pengawasan untuk menjaga agar pemerintah tetap pada jalurnya.
Perbedaan Rezim Hal yang Normal
Puan menegaskan bahwa perbedaan dalam pendekatan antara berbagai rezim pemerintahan adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan, asalkan tujuan yang ingin dicapai tetap konsisten.
"Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda, dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda. Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan. Situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya," ujarnya.
Dia menambahkan, "Satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Apapun gaya kepemimpinannya, yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat," sambungnya. Dengan kata lain, meskipun cara dan metode dapat bervariasi, hasil akhir yang diharapkan tetap sama, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat.
TEBAK SKOR GRATIS BERHADIAH UANG 1.5 JUTA RUPIAH , KLIK DISINI !!!
