KPK Belum Temukan Aliran Uang Hasil Korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid ke Partai
Asep menambahkan, sejauh ini, hal yang baru ditemukan adalah aliran uang senilai Rp2 miliar yang disimpan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan aliran uang dari hasil korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid ke partainya sendiri, PKB. Diketahui, Abdul Wahid adalah kader dari partai yang dipimpin oleh Cak Imin, dan dalam struktur keanggotan, Abdul Wahid menjabat sebagai Ketua DPW Riau.
"Sejauh ini belum ada aliran ke partai. Tidak ada. Masih pemeriksaan awal," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada awak media, seperti dikutip Kamis (6/11).
Asep menambahkan, sejauh ini, hal yang baru ditemukan adalah aliran uang senilai Rp2 miliar yang disimpan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam. Diketahui, yang bersangkutan juga merupakan kader PKB setempat dan menjabat sebagai wakil ketua dari Abdul Wahid.
"Sekitar Rp2 miliaran lebih itu, itu di pool-nya di tenaga ahlinya, namanya saudara DAN. Jadi di sana pool-nya. Jadi tidak ada keterangan yang menyatakan itu digunakan ke partai," jelas Asep.
Walau belum, namun Asep tidak menutup kemungkinan dan berjanji bakal mendalami aliran uang dugaan kasus pemerasan dari fee proyek jalan dan jembatan yang dilakukan Gubernur Riau dalam kenaikan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.
"Ya didalami perkaranya," kata Asep.
Abdul Wahid Resmi Sandang Gelar Tersangka
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau Dani M. Nursalam.
Dalam kasus korupsi ini, Abdul Wahid diduga menerima fee sebagai ‘jatah preman’ proyek Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP sebesar 5 persen (Rp7 miliar) dari para pejabat dinas. Total penyerahan pada Juni - November 2025 mencapaiRp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar.
KPK menyita barang bukti dari operasi tangkap tangan (OTT) Abdul Wahid mencapai Rp1,6 miliar yang terdiri dari rupiah dan mata uang asing seperti dolar Amerika (USD) dan poundsterling.
Para tersangka disebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Saat ini tiga tersangka tersebut ditahan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Selasa, 4 November 2025 s.d. 23November 2025
NONTON PERTANDINGAN BOLA GRATIS , KLIK DISINI !!!
