Berita Terupdate dan Terpercaya Yang Disajikan Dengan Lebih Menarik

Ini Daftar Masalah Yang Buat Fahri Hamza Dipecat

Jakarta - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pernyataan resminya terkait alasan pemecatan terhadap Fahri Hamzah dari seluruh jenjang partai. Melalui laman resmi partai, Presiden PKS Shohibul Iman merinci alasan dan kronologis pemecatan terhadap Fahri Hamzah.

Shohibul menyatakan partainya sebenarnya telah mem-briefing kepada Fahri yang dilakukan pertama kali pada tanggal 1 September 2015 dengan maksud agar Fahri memperbaiki tutur kata dan kesantunannya.

"Sebagai partai kader dan partai dakwah, kita ingin benar-benar tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah dengan kedisiplinan dan kesantunannya. Untuk itu, Ketua Majelis Syuro (KMS) meminta agar Fahri Hamzah (FH) menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut dalam menyampaikan pendapat ke publik sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi partai. Apalagi, posisi FH sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan oleh sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS," kata Shohibul dalam pernyataan persnya yang diterima di Jakarta, Senin (4/4/2016).

foto: via google
Shohibul menyebut beberapa pernyataan Fahri yang kontroversial, kontraproduktif, dan tidak sejalan dengan arahan partai, antara lain; pertama, menyebut "rada-rada bloon" untuk para anggota DPR RI. Pernyataan ini diadukan oleh sebagian anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Fahri kemudian diputus oleh Majelis Kehormatan Dewan melakukan pelanggaran kode etik ringan. Kedua mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK; (3) pasang badan untuk tujuh proyek DPR RI yang mana hal tersebut bukan merupakan arahan pemimpin partai.

Tidak hanya itu, Fahri juga dianggap membandel lantaran banyak pernyataannya yang bertolak-belakang dengan sikap resmi DPP PKS, Shohibul menyebut contoh terkait kebijakan pembangunan tujuh proyek DPR. Saat itu diketahui Fahri kukuh mempertahankan proyek itu penting dan harus dilanjutkan. Akan tetapi, DPP PKS cenderung menganggap proyek itu tidak bermanfaat.

"Lebih baik melakukan terobosan-terobosan substantif berupa transformasi struktural (di bidang politik, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya) melalui perbaikan dan pengusulan beragam rancangan undang-undang (RUU) di DPR RI. Sikap kontroversi dan kontraproduktif kembali berulang," jelasnya.

Selain kontroversi tujuh proyek DPR, Shohibul juga menyorot beberapa kasus lain, yakni di antaranya kenaikan tunjangan gaji pemimpin dan anggota DPR RI yang bagi Fahri dinilai masih kurang, padahal Fraksi PKS DPR RI secara resmi menolak kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk pemimpin dan anggota DPR. Kedua, terkait Revisi UU KPK, Fahri menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya.

"Padahal di saat yang sama Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK. Silang pendapat yang terbuka antara FH dengan pemimpin partai ini tentunya mengundang banyak pertanyaan di publik dan juga dari internal kader PKS," imbuhnya.

"Setelah menimbang dan memperhatikan berbagai hal terkait dengan rekomendasi BPDO atas perkara teradu dan penyikapan teradu terhadap proses persidangan Majelis Tahkim maka Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO, yaitu memberhentikan Saudara FH dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera,"

sumber: wartaekonomi.co.id

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Ini Daftar Masalah Yang Buat Fahri Hamza Dipecat